Berikut adalah Alur Permohonan Informasi di Desa Satra.  Alur permohonan informasi biasanya melibatkan beberapa langkah berikut: 1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga publik.2. Penerimaan Permohonan: Pihak yang berwenang menerima permohonan informasi dan memeriksa kelengkapan serta kejelasan informasi yang diminta.3. Proses Verifikasi: Pihak yang berwenang melakukan verifikasi terhadap informasi yang diminta untuk memastikan bahwa informasi tersebut ada ...

Hak Pemohon Informasi PublikSetiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).Setiap orang berhak :• Melihat dan mengetahui Informasi Publik;• Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh Informasi Publik;• Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau• Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.Setiap permohon Informasi ...

PROFIL PPID DESA SATRA PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Profil PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah unit yang berfungsi sebagai pengelola, penyedia, dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada ...

Rabu, 15 Oktober 2025 telah dilaksanakan Monev KIP (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik) di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Satra. Monev KIP adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali untuk menilai kinerja badan publik dalam menyediakan informasi publik. Tujuan Monev KIP adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Monev KIP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: - Pengisian Kuisioner: Badan publik mengisi ...

Kegiatan Sabtu, 11 Oktober 2025 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu * PMT Ibu Hamil * Cek Kesehatan Ibu Hamil 2. Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) * PMT Balita * PMT Balita Stunting * Cek tinggi dan berat badan balita 3. Cek Tensi,Gula Darah,Berat Badan dan Lingkar Perut Masyarakat 4. Sosialisasi tentang Manfaat Buku KIA bagi Ibu dan Anak dari Puskesmas Klungkung I Penerapan Pelayanan terbaru kegiatan Posyandu dengan 6 SPM Jadi seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan rutin setiap bulan ...

Jumat, 10 Oktober 2025 Rapat laporan realisasi pelaksanaan anggaran APBDesa tahun anggaran 2025 adalah sebuah forum penting untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran desa. Berikut beberapa informasi terkait rapat ini :- Tujuan: Rapat ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran desa, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi.- Laporan: Laporan realisasi pelaksanaan anggaran APBDesa mencakup penggunaan anggaran hingga akhir tahun - Peserta: Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perangkat ...

Jumat, 03 Oktober 2025 Penyerahan BLT-DD Bulan Oktober 2025 sebanyak 10 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah program pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin di desa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berikut beberapa informasi tentang penyerahan BLT DD :- Besaran BLT DD 2025: Rp300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM), berlaku selama 12 bulan penuh dari Januari hingga Desember 2025.- Mekanisme Pembayaran: Pembayaran BLT DD dilakukan setiap bulan- Tujuan: Membantu ...

Jumat, 3 Oktober 2025 Rapat penyesuaian RKP 2025 Rapat penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah sebuah forum penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menyesuaikan program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan lancar dan efektif. Dalam rapat penyesuaian RKP 2025, beberapa hal yang dibahas antara lain :- Penyesuaian program pembangunan: Menyesuaikan program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan ...