Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh pemerintah desa yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian. Diantaranya adalah : Informasi yang dapat membahayakan negara, proses penegakan hukum Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, kecuali pihak yang dirahasiakan memberikan persetujuan tertulis Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Informasi ...

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Adapun jenis daftar informasi publik adalah :   INFORMASI BERKALA Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Pemerintah Desa untuk diumumkan secara teratur dan rutin; (6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali)   INFORMASI SERTA MERTA Informasi yang ...

Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Uatama dan beranggotakan PPID Pembantu ...

1) Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: A) datang langsung dan mengisi formulir pengajuan keberatan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK). B) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.  C) mengirim permohonan informasi yang telah diisi lengkap. 2) Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi ...

Berikut adalah Alur Permohonan Informasi di Desa Satra.  Alur permohonan informasi biasanya melibatkan beberapa langkah berikut: 1. Pengajuan Permohonan: Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga publik.2. Penerimaan Permohonan: Pihak yang berwenang menerima permohonan informasi dan memeriksa kelengkapan serta kejelasan informasi yang diminta.3. Proses Verifikasi: Pihak yang berwenang melakukan verifikasi terhadap informasi yang diminta untuk memastikan bahwa informasi tersebut ada ...

Hak Pemohon Informasi PublikSetiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).Setiap orang berhak :• Melihat dan mengetahui Informasi Publik;• Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh Informasi Publik;• Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau• Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.Setiap permohon Informasi ...

PROFIL PPID DESA SATRA PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Profil PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah unit yang berfungsi sebagai pengelola, penyedia, dan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. PPID bertanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada ...

Rabu, 15 Oktober 2025 telah dilaksanakan Monev KIP (Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik) di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Satra. Monev KIP adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Bali untuk menilai kinerja badan publik dalam menyediakan informasi publik. Tujuan Monev KIP adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Monev KIP dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: - Pengisian Kuisioner: Badan publik mengisi ...